PENGERTIAN DASAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA


PENGERTIAN DASAR ADMINISTRASI NEGARA

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang ehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara. Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.

SEJARAH ADMINISTRASI NEGARA

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemak-muran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi “of the public”, tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public”. Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam “Pidato Pemakaman” Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti – bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 – 18 tonggak kemapanan admi-nistrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka. Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri. Perkembangan ilmu administrasi negara didorong oleh adanya perkembangan baru. Terutama dalam administrasi pembangunan di negara yang sedang berkembang setelah perang dunia kedua. Pada waktu itu bantuan yang diberikan selain bantuan teknis ialah bantuan adminstrasi. Setelah itu, terlihat bahwa ada negara yang masih belum berkembang, maka timbulah keinginan untuk mengetahui penyebabnya. Maka digunakanlah administrasi negra perbandingan untuk melihat hal itu. Model yang digunakanlah Administrasi Negra untuk melihat Perbandingan, ialah :
1. Model yang bersifat deskriptif
Model yang hanya memberikan gambaran atau hanya melukiskan dari suatu objek atau sistem. Model yang bersifat menjelaskan Model yang menjelaskan penyebab sistem administrasi yang bersangkutan, faktor apa atau variabel apa yang menyebabkan.
2. Model analogis
Model yang mempergunakan seperangkat sifat – sifat yang lainnya yang dimiliki oleh suatu objek yang sedang dipelajarinya.
3. Model formal
Model yang sama dengan suatu biro tempat melaksanakan suatu kewajiban pemerintah dalam administrasi formal.
4. Model subtantif
Model yang cenderung meninggalkan aturan formal tetapi proses dapat berjalan terus.
5. Model simbolis
Suatu model yang mempergunakan simbol – simbol untuk menunjukan objek – objek yang dipelajari dengan mempergunakan persamaan matematis.
6. Model econis
Model yang melukiskan secara visual aspek – aspek tertentu dari suatu objek atau sistem.

PENDEKATAN ADMINISTRASI NEGARA MODERN

Perkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara.
Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.
Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama.

Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik

Public Administration merupakan suatu kajian yang multidisipliner berada dalam kondisi transisi. Ilmu ini senantiasa berada dalam suatu proses perkembangan yang tidak menuju ke satu arah saja, melainkan menuju ke pelbagai arah. Perubahan yang terjadi semenjak awal tahun 1990-an membuat Public Administration berada dalam proses perubahan yang dinamis. Dalam kaitan ini, tidak berlebihan apabila kita perhatikan pernyataan Waldo yang mengatakan bahwa perubahan yang sedang berlangsung sebenarnya merefleksikan suatu identitas krisis dalam pembentukan suatu disiplin ilmu pengetahuan termasuk Public Administration. Menurut Lynn, pernyataan Waldo tersebut mengindikasikan perjuangan Public Administration a untuk memperoleh rekognisi dan legitimasi sebagai suatu seni (an art), ilmu pengetahuan (a body of knowledge) dan profesi (a profession).
Pada dasawarsa terakhir ini, perjuangan untuk menunjukkan keunikan dan keaslian Public Administration terus berlangsung, bahkan beberapa akademisi mengatakannya sebagai semakin intensif. Dimulai dari awal lahirnya, kajian Public Administration yang memusatkan pada lokus dan boundari pada on going state senantiasa mengundang banyak perdebatan. 
Di Indonesia, dilihat dari perspektif akademis kelihatannya Public Administration masih banyak mengcopy perkembangan yang terjadi di negara-negara maju. Sementara dilihat dari program kegiatan pemerintahan, sudah ada kemajuan dan perkembangan semenjak Bung Karno dan Suharto. Ada pun sekarang ini nampaknya masih berada dalam kondisi transisi belum menunjukkan arah yang jelas ke mana reformasi Public Administration akan diarahkan.
Hal yang perlu disoroti dalam melihat perkembangan Public Administration di Indonesia antara lain adalah terjemahan istilah aslinya. Di Indonesia selama ini, kita kenal istilah Public Administration yang selalu dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Administrasi Negara. Terjemahan ini sekarang banyak dipertanyakan oleh beberapa kalangan akademisi, bersamaan dengan gejolak perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Di Indonesia, istilah akademis negara dikenal bersamaan dengan pendekatan yang dipergunakan dalam mengelola negara ini yang menekankan pada orientasi kekuasaan. Orientasi kekuasaan yang berasal dari negara ini membuat segala upaya penyelenggaraan administrasi pemerintah bercorak serba negara. Publik lebih ditekankan pada pemahaman negara. Oleh karena itu corak serba negara itu lebih nenonjol ketimbang corak yang bernuansa masyarakat atau rakyat.
Sekarang paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan banyak berubah. Salah satu dari perubahan itu adalah perubahan serba negara ke serba masyarakat (Thoha, 1999). Oleh karena itu pemahaman istilah public seperti yang dilekatkan sebagai predikat administration hendaknya dipahami sebagai predikat terhadap proses kepemerintahan (governance)yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Dengan demikian istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pemahaman seperti ini hakekatnya merupakan jiwa dari ilmu administrasi negara yang sejak pertama kali dikembangkan dan yang tujuan eksistensinya untuk melayani kepentingan masyarakat pada umumnya (Wilson, 1978).
Dalam pemahaman seperti itu maka kekuasaan yang selama ini berada pada penguasa sebenarnya adalah titipan yang seharusnya berdomisili pada masyarakat. Segala sesuatu yang menjadi dan dibuat kebijakannya oleh pemerintah seharusnya bersumber dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan rakyat atau masyarakat dan dikembalikan kepada rakyat tersebut. Administrasi Publik berperan untuk membuat agar keputusan dapat direalisasikan bagi kepentingan masyarakat.
AlGore (1994) dalam laporannya kepada Presiden Bill Clinton tentang program Reinventing Government bahwa orientasi programnya menekankan pada prinsip putting customers first. Reinventing government dilakukan oleh pemerintah Clinton karena pemerintah Amerika sebelumnya dianggap telah terjerumus ke dalam perangkap yang kurang responsif terhadap aspirasi masyarakatnya. Dengan demikian tata orientasi kepemerintahan sekarang ini lebih banyak ditekankan pada peran masyarakat terlebih dahulu ketimbang peran penguasa. Perubahan, perkembangan dan kemajuan masyarakat Amerika kurang bisa ditanggapi secara berimbang oleh pemerintahnya. Sehingga dirasakan adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Semangat entrepreneurship yang terjadi dalam msyarakatnya tidak dijumpai dalam administrasi dan birokrasi pemerintahnya. Semangat entrepreneurship ini sebenarnya pernah dirangsang oleh tulisan Dwight Waldo (1981) The Entreprise of Public Administration, kemudian Savas (1987) menulis buku Privatization, the Key to Better Government merupakan dorongan untuk mengembangkan perspektif baru dalam ilmu administrasi publik. Semangat entrepreneurship itu menurut Osborne dengan mengutip pendapat J.B.Say seorang ahli ekonomi Perancis adalah “semangat yang berupaya untuk mengubah sumber-sumber ekonomi keluar dari tingkat produktivitas yang rendah ke arah tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan yang menghasilkan lebih besar” (Osborne dan Gaebler, 1993). Semangat entrepreneurship ini menurut Say tidak hanya milik perusahaan swasta saja, melainkan dapat pula dimiliki oleh administrasi publik, organisasi voluntary dan administrasi sektor lainnya.
Dahulu ketika manajemen pemerintahan di Indonesia masih kental dengan segala upaya yang serba negara, Public Administration diterjemahkan sesuai dengan suasana saat itu, yakni administrasi negara. Hampir semua kegiatan dalam masyarakat saat itu dimulai dari negara, dan yang amat berperan adalah penguasa negara. Stakeholder dalam mengelola negara ini hanyalah aktor negara atau pemerintah (governmental actors). Publik dalam arti masyarakat dan rakyat (non governmental actors) tida mempunyai peran kecuali sebagai objek dan sasaran dari kebijakan negara atau pemerintah.
Administrasi negara di Indonesia saat itu lebih tepat dikatakan sebagai alat untuk menegakan kekuasaan negara bukan kekuasaan rakyat.Perubahan paradigma dalam Ilmu Administrasi Publik menekankan adanya peran masyarakat. Orientasi administrasi publik sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Dengan alasan seperti itu Ilmu Administrasi Publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan masyarakat. Sehingga eksistensi Ilmu Administrasi Publik tida hanya sekedar lukisan saja melainkan ada manfaatnya bagi kepentingan orang banyak sebagaimana istilah aslinya.
Di Indonesia istilah administrasi negara dikenal bersamaan dengan pendekatan yang dipergunakan dalam mengelola negara ini yang menekankan pada orientasi kekuasaan negara. Orientasi kekuasaan yang berasal dari negara ini membuat segala upaya penyelenggaraan administrasi pemerintah bercorak serba negara. Publik lebih ditekankan pada pemahaman negara. Oleh karana itu corak serba negara itu lebih menonjol ketimbang corak yang bernuansa masyarakat atau rakyat.

PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI

Administrasi Publik memainkan peranan yang penting datam penyel.enggaraan Pemerintahan. Baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas Administrasi Publik yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan Administrasi Publik merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945 antara lain untuk memajukan kesejahteraaan urnum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Dalam teori dan praktek, Administrasi Publik telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perkembangan itu dimulai pada masa sebelum lahirnya konsep Negara Bangsa hingga lahirnya ilmu modern dan Administrasi Publik yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergeseran paradigma, mulai dari model klasik yang berkembang daam kurun waktu 1855/1887 hingga akhir 1980an; New Public Management (NPM) yang berkembang dälam kurun waktu akhir 1980an hingga pertengahan 1990an; sampai kepada Good Governance yang berkembang sejak pertengahan 1990an hingga saat ini. 
Pergeseran paradigma Administrasi Publik tersebut, telah membawa implikasi terhadap penyelenggaraan peran Administrasi Publik khususnya terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi; pengelolaan organisasi secara internal; serta interaksi antara Administrasi Publik dengan politisi, masyarakat dan aktor Lainnya. Implikasi yang demikian tentu saja pada akhirnya akan sangat menentukan corak dan ragam dalam penyelengaraan Pemerintahan dan sebuah Negara, termasuk Indonesia. Corak dan ragam tersebut akan sangat ditentukan oleh kondisi lokal yang ada di Negara tersebut, dalam artian sejauhmana Administrasi Publik di Negara tersebut telah menyesuaikan diri dengan perkembangan paradigma yang ada; serta sejauhmana penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan konteks lokal dan permasalahan yang ada di Negara tersebut. 
Perkembangan ilmu Administrasi Publik ditandai dengan bergesernya paradigma dalam Administrasi Publik. Kita mengetahui paling tidak ada tiga paradigma yang telah dan akan sedang berlangsung dalam Administrasi Publik; yaltu (1) Classic Public Adininistrastion, (2) New Public Management, dan (3) Good Governance and the new public services. Perubahan paradigma dalam Ilmu Administrasi Publik tersebut menuntut perubahan kurikulum dan materi pengajaran pada pendidikan tinggi. 

1. Paradigma Administrasi Publik 
1 .1. Administrasi Publik Model Klasik (Classici Old Public Administration) 
a. Konsep yang digunakan 
Dalam pandangan klasik, Administrasi Publik seringkali dilihat sebagai seperangkat Institusi Negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi, serta praktek dan periilaku untuk mengelola urusan-urusan Publik dalam rangka melayani kepentingan Publik (Economic and Social Council UN, 2004). Sebagai organisasi birokrasi, Administrasi Publik menurut ESC-UN (2004) bekerja melalui seperangkat aturan dengan legitimasi, delegasi, kewenangan rasional legal, keahlian, tidak berat sebelah, terus menerus, cepat dan akurat:, dapat diprediksi, memiliki standar, integnitas dan profesionalisme dalam rangka memuaskan kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, Administrasi Publik sebagai sebuah instrumen Negara diharapkan untuk menyediakan basis fundamental bagi perkembangan manusia dan rasa aman, termasuk di dalamnya kebebasan individu, perlindungan akan kehidupan dan kepemilikan, keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, stabilitas, dan resolusi konflik secara damai baik dalam mengalokasikan atau mendistribusikan surnberdaya maupun dalam hal-hal lalnnya (Econoinic and Social Council UN, 2004). Dengan kata lain, Administrasi Negara yang efektif harus ada untuk menjamin keberlanjutan aturan hukum (Econoinic and SociaL CounciL UN, 2004). Sehigga dapat dikatakan bahwa Administrasi Publik model klasik ini cenderung menggunakan pendekatan yang legalistik. 
Studi Administrasi Publik pada awalnya tentu saja tidak melupakan kontribusi Woodrow Wilson (1887) dalam “A Study of Administration”. Wilson secara tegas berkeinginan mengatakan bahwa harus terdapat pemisahan antara politik dan Administrasi. Politik “who should maka Law and what the law should be”. Sedangkan Administrasi “ how Law should be administered”. Kajian yang sama dilakukan oleh Frank J. Goodnow (1900) dalam “Politic and Administration: A Study in Government, yang memandang agar Administrasi bebas dan pengaruh politik, meskipun Administrasi membantu dalam eksekusi kebijakan/Keputusan politik. 
Paradigma Administrasi Publik model klasik juga dapat dilihat melalui model “old chesnuts” dari Peters (1996 dan 2001), dimana Administrasi Publik berdasarkan pada Pegawai Negeri yang politis dan terinstitusionalisasi; organisasi yang hirarkhis dan berdasarkan peraturan; penugasan yang permanen dan stabil; banyaknya pengaturan internal; serta menghasilkan keluaran yang seragam (lihat dalam Oluwu, 2002 dan Frederickson, 2004). Dalam hal ini kharakter Old Public Administration dicirikan oleh kegiatan pemèrintah yang terfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh administrator Publik yang akuntabel dan bertanggungjawab secara demokratis kepada elected officiaL. Nilai dasar utama yang diperjuangkan dalam Old Public Administration adalah efisiensi dan rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup. Fungsi administrator Publik didefinisikan sebagai planning, organizing, staffing, directig, coordinating dan budgeting. 
b. Kritik terhadap model klasik 
Kritik yang ditujukan terhadap Administrasi Publik model klasik tersebut juga dikaitkan dengan karakteristik dan Administrasi Publik yang dianggap inter Qua, red tape, lamban, tidak sensltif terhadap kebutuhari masyarakat, penggunaan sumberdaya Publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan kepada hasil, sehingga pada akhirnya menyebabkan munculnya pandangan negatif dan masyarakat yang menganggap Administrasi Publik sebagai beban besar para pembayar pajak (Econoinic and SociaL Council UN, 2004). 
Kritik terhadap Administrasi Publik model klasik juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan keberadaan konsep “Birokrasi Ideal” dan Weber. Terdapat setidaknya 2 (dua) titik kritis terhadap Birokrasi Weberian tersebut (Prasojo, 2003), yakni: pertama, dalam hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi birokrasi ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan; kedua, struktur birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat seringkali dikritisi sebagai` penyebab menjamurnya meja-meja pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dan rakyat. Peningkatan intensitas dianggap memiliki resiko dimana pada akhirnya akan menyebabkan intervensi negara yang akan menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan biaya penyelenggaraan birokrasi menjadi sangat mahal (Prasojo, 2003). Kritik lainnya adatah bahwa Administrasi Publik sebagai sistem yang tertutup dengan pendekatan hirakis yang top down dan ukuran kinerja yang hanya berbasis pada efisiensi bukan responsiveness. Itu sebabnya birokrasi menjadi lamban dan kurang responsif dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Kritik-kritik sebagaimana tersebut di atas kemudian menyebabkan dukungan bagi adanya pembaharuan dalam Administrasi Publik. 
2. Gelombang Pertama Pembaharuan: 
2.1. Progressive Era Public Administration (PPA) 
Dalam perkembangan paradigma Administrasi Publik, di negara-negara industri maju, pembaharuan terhadap Administrasi Publik [ama metiputi du.a gelombang reformasi yang radikat. Gelombang pertama datam Administrasi Publik disebut dengan Progressive Era Public Administration (PPA) (Wallis, DoUery, McLaughlin, 2007). Gelombang pertama perbaharuan ini berupaya meningkatkan profesionalisme pelayanan publik melalui jaminan seleksi dan promosi dalam birokrasi yang berbasis merit dan bukan patronase, berdasarkan kepada hukum dan peraturan bukan pada diskresi yang tidak terbatas, pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis impersonalitas, prosedur modernisasi dalam sebuah transformasi yang sangat cepat dan mengambil tempat di produksi ekonomi negara-negara industri maju (Hood, 1994).

2.2. New public Management (NPM)
a. Konsep yang digunakan
Dari banyak kasus yang ada, NPM dianggap telah banyak berbuat untuk menggoyang organisasi publik yang tidur dan melayani dirinya sendiri melalui penggunaan ide-ide dari sektor privat (Oluwu, 2002). NPM menyediakan banyak pilihan untuk mencoba mencapai biaya yang efektif dalam penyampaian barang publik seperti adanya organisasi yang terpisah untuk kebijakan dan implementasi, kontrak kinerja, pasar internal, sub kontrak dan metode lainnya (Oluwu, 2002). NPM memiliki fokus yang kuat terhadap organisasi internalnya (Oluwu, 2002). Dalam bahasa penulis, NPM berusaha untuk memperbaiki kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat dan melalui mekanisme pasar. Pada dasarnya hal yang baru dalam NPM (what is new public management) adalah mereformasi paradigma administrasi publik lama yang berbasis traditional ruled based, authority driven process dengan pendekatan baru yang berbasis market-based dan compettition driven based.
Terdapat sejumlah prinsip dasar dari NPM berdasarkan pendapat dari sejumlah ahli sebagaimana uraian berikut (Hoods 1991 dan Owens 1998 dalam Oluwu, 2002; serta Borins and Warrington 1996 dalam Samaratunge and Bennington, 2002).
* Penanganan oleh manajemen profesonaL. 
* Keberadaan standar dan ukuran kinerja. 
* Penekanan pada pengawasan keluaran dan manajenien wirausaha. 
* Kompetisi dalam pelayanan Publik. 
* Penekanan pada gaya sektor privat dalam praktek manajemen. 
* Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan. 
* Penekanan terhadap peran dan manajer Publik dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi 
* Mengadvokasi otonoini manajerial dengan mengurangi pengawasan peran lembaga pusat 
* Tuntutan, pengukuran dan penghargaan terhadap kinerja individu dan organinasi.
* Menyadari pentingnya penyediaan sumberdaya manusia dan teknologi yang dibutuhkan manajer dalam memenuhi target kinerjanya. 
* Menjaga penerimaan terhadap kompetisi dan wawasan yang terbuka menenai bagaimana tujuan Publik harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah. 
Beberapa prinsip yang dikembangkan oteh para ahli Administrasi Publik tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencapai ` dalam banyak hal, Publik seringkati tidak ditibatkan untuk berpartisipasi dalam menentukan, meencanakan, mengawasi dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambiL untuk dapat menjarnin bahwa Publik tetap menjadi pusat dan tindakan-tindakan pemeritah. Lebih jauh, Drechsler (2005) mengingatkan bahwa rnenganggap masyarakat hanya sebagai konsumen semata menyebabkan masyarakat dijauhkan dan haknya untuk berpartisipasi. 
Kritik Lain dikemukakan oleh Janet Denhardt dan Robert Denhardt datam 
bukunya “The New Public Services”. Menurut Denhardt dan Denhardt warga seharusnya melayani warga masyarakat bukan pelanggan (service citizen, not 
customers), mengutamakan kepentingan Publik bukan private (seek the pubtic interest), lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan (value citizenship over entrepreneurship, melayani daripada mengendatikan (serve rather than steer), dan menghargai orang bukan semata-mata karena produktivitasnya (value people, not just productivity). 

C.3. Kritik terhadap NPM
Pelaksanaan NPM bukanlah tanpa kritik. Terdapat sejumlah hal yang dianggap sebagai kelemahan dari NPM, seperti yang dinyatakan oleh Oluwu (2002).
Menurut OLuwu, ketika Administrasi Pubtik berusaha memaharni pesan yang ditawarkan oleh pendekatan pasar maka permasalahan yang muncul ada1ah terkait dengan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara manajemen sektor publik dengan sektor privat dalam mengimplementasikan NPM. Setain itu, terdapat sejumlah pertanyaan lain yang mengemuka mengenai validitas empirik dan NPM dalam hal klaimnya terhadap manajemen sektor privat yang dianggap ideal untuk sektor publik. Terdapat sejumlah pertentangan antara klaim datam NPM terhadap kondisi yang ada di sektor publik. Model usahawan seringkali dapat mengurangi esensi dan nilai-nilai demokratis seperti keaditan, peradilan, keterwakitan dan partisipasi. Hal ini menurut ESC UN (2004) dakibatkan oleh adanya perbedaan besar antara kekuatan pasar dengan kepentingari publik, dan kekuatan pasar ini tidak selalu dapat memenuhi apa yang menjadi kepentingan publik. Bahkan dalam banyak hal, publik seringkali tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam menentukan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambil untuk dapat menjamin bahwa publik tetap menjadi pusat dan tindakan-tindakan pemeritah. Lebih jauh, Drechster (2005) mengingatkan bahwa rnenganggap masyarakat hanya sebagai konsumen semata menyebabkan masyarakat dijauhkan dan haknya untuk berpartisipasi.
Kritik lain dikemukakan oleh Janet Denhardt dan Robert Denhardt dalam bukunya “The New Public Services”. Menurut Denhardt dan Denhardt warga seharusnya metayani warga masyarakat bukan pelanggan (service citizen, not customers), mengutamakan kepentingan publik bukan private (seek the public interest), lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan (value citizenship over entrepreneurship, melayani daripada mengendatikan (serve rather than steer), dan menghargai orang bukan semata-mata karena produktivitasnya (value people, not just productivity). 

3. The New Governance: Membangun Jejaring antara Pemerintah dengan Aktor Iainnya 

Pengertian dan good governance dapat dilihat dan pemahaman yang dimiliki baik oleh IMF maupun World Bank yang melihat Good Governance sebagai sebuah cara untuk memperkuat “kerangka kerja institusional dan pemerintah” (Bappenas, 2002). Hal ini menurut mereka berarti bagaimana memperkuat aturan hukum dan prediktibilitas serta imparsialitas dan penegakannya (Bappenas, 2002). ini juga berarti mencabut akar dan korupsi dan aktivitas-aktivitas rent seeking, yang dapat dilakukan melal.ui transparansi din aliran informasi serta menjamin bahwa informasi mengenal kebijakan dan kinerja dan institusi pemerintah dikumpulkan dan diberikan kepada masyarakat secara memadai sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengawasi manajemen dan dana yang berasal. dan masyarakat (Bappenas, 2002). Pengertian ml sejatan dengan endapat Bovaird and Loffler (2003) yang rnengatakán bahwa good governance mengusung sejumlah isu seerti: ketenlibtan stokeholder; cransparansi; agenda kesetaraan (gender, etnik, usia, agama, dan Lainnya); etika dan perilaku jujur; akuntabititas; serta keberlanjutan. 
Paradigma The New Governance menitikberatkan pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapain tujuan nasional dan keadilan sosial. Paradigma the new Governance lahir untuk memberikan keseimbangan antara kuatnya semangat pnivat di dalam Publik sektor dengan peran masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan Publik. Karya terakhir yang memperkuat paradigma the new governance adalah The New Public Sevices Serving rather than steering (Denhardt and Denhardt, 2002). Denhardt dan Denhardt mengajukan kritik yang keras terhadap paradigma The New Pubtic Management yang dianggapnya [ebih mengedepankan pasar dalarn pengetotaan sektor Publik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s